majelis panel mahkamah konstitusi (mk) mengadakan sidang perdana pengujian pasal 35 uu nomor 2 perihal kepolisian ri dan dimohonkan oleh benar penduduk bandung bernama sri royani.
sri royani mempersoalkan pasal itu karena pilihan penyidik dan menghentikan penyidikan kasusnya (sp3) dinyatakan melanggar kode etik dengan propam jawa barat, sementara kasusnya yang di-sp3 itu tidak dapat dibuka tinggal.
kasus sangkaan pasal 372, pasal 378 kuhp (penipuan) dan saya dilaporkan ke polda jawa barat di-sp3 bukan didasarkan pasal 109 kuhap yang dianggap bukan tindak pidana, tak lumayan bukti. angka aku yang di-sp3 didasarkan keberpihakan penyidik kepada terlapor, kata sri royani, pada sidang pemeriksaan pendahuluan dalam jakarta, senin.
pasal 35 ayat (1) menyebutkan pelanggaran kepada kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia oleh pejabat kepolisian republik indonesia diselesaikan oleh komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia .
Informasi Lainnya:
ayat (2) ketentuan tentang susunan organisasi juga tata kerja komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia diatur dengan keputusan kapolri.
royani menyatakan telah mengirimkan surat pengaduan kepada kapolda Jawa Barat juga bidang hukum polda Jabar yang menyarankan untuk mengajukan gugatan pra peradilan. disamping tersebut, pemohon juga mengirimkan surat aduan kepada mabes polri dan polda Jabar yang ditindaklanjuti dengan memeriksa 5 pihak penyidik oleh komite kode etik.