komisi pemilihan umum (kpu) ingin mencabut pasal 46 pada peraturan kpu no. 1 tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu, yang berkaitan dengan pencabutan izin penyiaran dan penerbitan media massa.
setelah bertemu melalui komisi penyiaran indonesia, kami sepakat pasal 46 tersebut dihapus juga hendak diintegrasikan ke pasal 45 soal sanksi, tutur komisioner kpu, ferry kurnia rizkiyansyah, terhadap wartawan selama gedung kpu pusat, jakarta, rabu.
komisioner kpu arief budiman menegaskan, pasal 46 di peraturan kpu itu merujuk pada pasal 45 dan sudah menyampaikan kiranya otoritas pengaturan, pengawasan serta pemberian sanksi berada selama dua lembaga pers, yakni komisi penyiaran indonesia (kpi) serta dewan pers.
kpu hanya memenage tenntang audien pemilu. kami sepakat agar tidak mencampuri kewenangan tiap-tiap lembaga pers, papar arief.
Informasi Lainnya:
- Promosi Bisnis Internet
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
menurut komisioner kpi pusat, idy muzayyad, keputusan kpu itu tidak keliru.
keputusan tersebut sudah tidak salah agar tidak ada multitafsir tentang kewenangan pencabutan izin, terlebih penyelenggaraan penyiaran, ujarnya.
dalam pelaksanaan pengawasan mengenai media massa pada waktu kampanye, kpi ingin kembali pada pedoman pelaku penyiaran juga standar web siaran (p3sps).
peraturan kpu no. 1 tahun 2013 seterusnya akan disempurnakan, khususnya yang berkaitan melalui pemberitaan, penyiaran juga promo selama masa kampanye terbuka.
ayat 4 pasal 45 juga berbagai ayat di pasal 46 dalam peraturan kpu itu akan dihapus serta ayat 2 pasal 45 hendak diperbaiki.